usaha mendekatkan jurnalisme kepada masyarakat

Wellington Lod Wenda dan Aku

Rektor UM dan Aku

Puisi Taufiq Ismail dan Aku

Danau Kerinci

Danau Sentani dan Aku

Gunung Semeru dan Aku

Teluk Yos Sudarso dan Aku

Tampilkan postingan dengan label Pernik Jurnalisme. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pernik Jurnalisme. Tampilkan semua postingan

Kamis, 11 Agustus 2016




Rupanya, tak mudah membujuk Sri Mulyani Indrawati, yang menjabat Direktur Pelaksana Bank Dunia di Washington, DC, kembali ke Tanah Air. Menurut Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Presiden Joko Widodo intens melobi Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim, meminta Sri Mulyani dibolehkan pulang kampung.
Pratikno mengaku tidak mengetahui persis isi pembicaraan Presiden Jokowi dengan Kim. Namun, upaya  Jokowi mengajak Sri Mulyani pulang untuk dijadikan Menteri Keuangan akhirnya berhasil. “dengan berat hati, Sri diizinkan,” ujar Pratikno di kantornya, kemarin.
Begitu izin diberikan, Sri Mulyani menulis surat pengunduran diri dari jabatannya di Bank Dunia. Kim membenarkan adanya surat itu dari Sri Mulyani. Menurut Kim, lewat surat tersebut Sri Mulyani memberi tahu bahwa Presiden Joko Widodo memintanya segera kembali ke Indonesia untuk menjadi Menteri Keuangan.
Sebenarnya, Kim sedih melepas Sri Mulyani. Ia merasa kehilangan karena, selama enam tahun bekerja di Bank Dunia, lulusan University of Illinois Urbana-Champaign itu dinilai memiliki pandangan kuat terhadap masyarakat miskin. “Tapi, kami kagum akan keputusan Sri Mulyani kembali melayani negaranya,” ujar Kim dalam suratnya untuk pegawai Bank Dunia, kemarin. “Dia teman sejati di Bank Dunia dengan karya-karya besarnya.”
Sri Mulyani menolak mengungkapkan isi pembicaraannya dengan Presiden Jokowi saat diminta kembali ke Indonesia. “Yang pasti, saya ketemu Presiden sebelumnya dan saya merasa terhormat diminta kembali,” ujar Sri setelah dilantik di Istana Negara, kemarin.
Menurut dia, banyak koleganya di Bank Dunia yang terkejut mendengar keputusannya. Sebab, saat ini Bank Dunia tengah sibuk mengurus mobilisasi dana untuk negara-negara miskin (International Development Assistance/IDA). IDA adalah program penyaluran dana yang dikhususkan bagi Negara berpendapatan per kapita di bawah US$ 1.200. total ada 77 negara penerima bantuan.
Namun anggota direksi lembaga tersebut akhirnya memahami alasannya pulang kampong. Bank Dunia, kata Sri Mulyani, tahu betul akan pentingnya penguatan ekonomi Indonesia, yaitu bertujuan memberantas kemiskinan dan mengakselerasi pemerataan kesejahteraan. (Pingit Aria/Istman MP).

Demikian berita yang disiarkan Koran Tempo, 28 Juli 2016. Berita ini menunjukkan bahwa Presiden Joko Widodo sangat beruntung bahwa Sri Mulyani Indrawati bersedia jadi Menteri Keuangan Kabinet Kerja. Lalu, bagaimana dengan rakyat Indonesia? Apakah penunjukkannya sebagai Menteri Keuangan Kabinet Kerja akan bermanfaat besar untuk rakyat?

Tentu tidak mudah menjawab pertanyaan ini. Yang jelas, ideologi ekonomi Sri Mulyani tidak berbeda dengan ideologi ekonomi Bank Dunia. Ideologi ekonominya tidak compatible dengan Tri Sakti dan Nawa Cita. Sekalipun disenangi pasar keuangan, kata Dradjad Wibowo dalam Tribun Jogja, 28 Juli 2016, citra Sri Mulyani bukanlah merakyat dan bersih. Citra ini agaknya  bertentangan dengan citra Presiden Joko Widodo yang masih dianggap merakyat dan bersih.

Sampai di sini, muncul pertanyaan, apakah Presiden Joko Widodo tidak paham persis “posisi” Sri Mulyani? Tentu saja dia sangat paham. Namun, agaknya dia punya agenda tersembunyi dalam penunjukkan Sri Mulyani. Agenda apakah itu? Entahlah! Konon ia berkaitan dengan Pemilihan Umum 2019.*** 

Rejodani, 1 Agustus 2016

Rabu, 20 Juli 2016



Nilai Transaksinya mencapai Rp 275 juta

Jakarta—Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menegaskan skandal senjata ilegal dari Amerika Serikat yang dimiliki anggota Pasukan Pengamanan Presiden sedang ditangani Pusat Polisi Militer TNI. Delapan anggota Paspampres yang terlibat bakal dijatuhi sanksi, termasuk tiga yang disebut di dalam sidang  di Pengadilan Federal New Hampshire, Amerika Serikat.
“Hukuman nanti diserahkan kepada ankum (atasan yang berhak menghukum) atau Komandan Paspampres (Mayor Jenderal Bambang Suswantono),” ujar Gatot saat dicegat awak media di kompleks Istana Kepresidenan, kemarin.
Menurut Gatot, skandal pembelian senjata itu sudah terendus sejak empat bulan lalu. Delapan anggota paspampres yang terdiri atas perwira pertama akan dikenai sanksi karena tidak mendaftarkan kepemilikan senjata tersebut ke Pengurus Besar Persatuan Menembak dan Berburu Seluruh Indonesia (Perbakin). Sedangkan senjata itu dibeli untuk kepentingan pribadi. Padahal setiap anggota TNI yang memiliki senjata secara pribadi, apapun kepentingannya, harus memiliki izin administrasi dari Perbakin.
Pada Selasa pekan lalu, Pengadilan Federal New Hampshire, Amerika Serikat, menyidangkan terdakwa tentara Amerika  Serikat, Sersan Audi N. Sumilat, 36 tahun, terkait dengan penjualan senjata ilegal yang melibatkan tiga anggota Paspampres Indonesia. Sumilat, yang bertugas di pangkalan militer Fort Bliss, mengaku bersalah menjual senjata kepada anggota Paspampres agar diselundupkan ke luar Amerika Serikat. Sumilat bakal divonis pada 11 Oktober mendatang dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan maksimal denda US$ 250 ribu atau sekitar Rp 3,2 miliar.
Menurut El Paso Times; Rabu pekan lalu, dokumen pengadilan federal New Hampshire di Amerika Serikat tidak menyebutkan bahwa anggota Paspampres bakal didakwa dalam kaitan dengan skandal tersebut. Dokumen pengadilan hanya menyebutkan, “Polisi Militer Indonesia telah menyita semua senjata ilegal tersebut di Indonesia.”
Tiga anggota Paspampres yang disebutkan dalam dokumen itu adalah Erlangga Perdana Gassing, Danang Praseto Wibowo, dan Arief Widyanto.
Gatot mengatakan senjata yang dimiliki anggota Paspampres berjenis pistol. Jumlahnya mencapai delapan buah, dan sudah disita Puspom TNI. Pernyataan Gatot berbeda dengan dokumen pengadilan federal New Hampshire, yang menyebutkan jumlah senapan mencapai 22 buah dengan nilai US$ 21 ribu atau sekitar Rp 275 juta.
Mengenai skandal tersebut, Komandan Paspampres Mayjen Bambang Suswantono enggan menjelaskan sanksi bagi anggotanya. “Sudah ditangani Markas Besar TNI. Silakan konfirmasi dengan Mabes,” kata dia.
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan anggota Paspampres hanya boleh menggunakan senjata yang sudah disediakan Kementerian Pertahanan dalam operasional sehari-hari. Menurut Ryamizard, pembelian senjata standar Paspampres itu dianggarkan oleh Kementerian Pertahanan. “Harus sepengetahuan kami (jika pakai senjata lain),” ujarnya.
Adapun Menteri Sekretaris Negara Pratikno menegaskan bahwa Istana Kepresidenan tak akan ikut campur dalam penanganan kasus kepemilikan senjata ilegal oleh Paspampres. “Sudah diserahkan ke Polisi Militer. Itu (kepemilikan senjata ilegal) kan urusa sana.” (Istman MP/Natalia Santi/Hussen Abri Dongoran/Kodrat).

Demikianlah berita yang disiarkan Koran Tempo, 12 Juli 2016. Berita yang mempermalukan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres). Berita yang juga membuat kita curiga, jangan-jangan masih ada tindakan paspampres lain yang melanggar hukum. Soalnya, mereka sudah bertindak sewenang-wenang dan mentang-mentang (abuse of power).

Sebagai Panglima TNI, seharusnya Gatot Nurmantyo merasa malu sudah “kecolongan”. Dia juga harus marah kepada Komandan Paspampres waktu itu. Namun, berita di atas tidak memperlihatkan rasa marah itu. Perasaan menyesal pun tidak. Malah dia memberikan keterangan yang berbeda dengan isi dokumen pengadilan federal New Hampshire tentang jumlah senjata yang diselundupkan. Kalau sudah begini, bagaimana rakyat bisa sepenuhnya respek terhadap Panglima TNI?   

Di zaman keterbukaan seperti ini, seorang pejabat negara perlu berhati-hati dalam menyembunyikan informasi. Soalnya, banyak media—apakah media asing atau media sosial—yang tiba-tiba menyiarkan informasi rahasia. Bahkan kawat politik pun bisa bocor kepada media pers (Ingat kasus Wikileaks yang membocorkan ratusan ribu kawat diplomatik ke beberapa koran besar dunia). Kalau kelak masyarakat kelak mengerti apa yang sesungguhnya terjadi dari media asing atau media sosial, yang akan jadi “korban” adalah pejabat itu sendiri. Dia tidak akan memperoleh respek dari masyarakat. Kalau sudah begini, bagaimana mungkin dia bisa melaksanakan semua rencana kerja cerdasnya dengan baik?***

Rejodani, 15 Juli 2016

Rabu, 06 Juli 2016



Pulau Agung Sedayu tetap dilanjutkan dengan sejumlah syarat.
Devy Ernis


JAKARTA—Komite Bersama Reklamasi Teluk Jakarta memutuskan melarang PT Agung Podomoro Land meneruskan pembangunan Pulau G. “Kami putuskan pembangunan Pulau G harus dihentikan dalam waktu seterusnya,” kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli di kantornya, kemarin.
Keputusan tersebut diambil seusai rapat koordinasi yang dipimpin oleh Rizal Ramli serta dihadiri Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Perhubungan Ignatius Jonan, juga Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Siti Nurbaya.
Rizal mengatakan Komite Bersama menilai pembangunan Pulau G masuk kategori pelanggaran berat karena mengancam lingkungan hidup, obyek vital strategis, pelabuhan, dan lalu lintas laut. Obyek vital antara lain Pembangkit Listrik Tenaga Uap Muara Karang, yang hanya berjarak 300 meter dari pulau.
PLTU ini memasok kebutuhan listrik di wilayah Jakarta, seperti di Bandara Soekarno-Hatta dan Stasiun Gambir. Pembangkit ini mengandalkan air laut sebagai air baku untuk menghasilkan listrik dan air pendingin mesin pembangkit. Karena itu, jika pembangunan pulau tetap dilanjutkan, dapat berpotensi mengganggu pasokan listrik ke Jakarta.
Menurut Rizal, pembangunan di Pulau G juga bakal mengganggu kabel bawah laut yang menghubungkan jaringan nasional dan internasional. Reklamasi juga dinilai akan mengganggu lalu lintas kapal nelayan karena mereka jadi sulit berlabuh di Muara Angke akibat pendangkalan laut. “Sekarang nelayan harus memutar, sehingga ongkos bahan bakar jadi mahal,” ucapnya.
Selain Pulau G, Komite Bersama menyoroti Pulau C, D, dan N. Pembangunan ketiga pulau tersebut masuk dalam pelanggaran sedang lantaran pembangunannya tidak sesuai dengan proposal. Dalam proposal, Pulau C dan D dibuat terpisah, tapi kenyataannya menyatu.
Agung Sedayu Group masih bisa melanjutkan pembangunan tiga pulau itu dengan sejumlah perbaikan, seperti membangun kanal pemisah selebar 100 meter dan dalam 8 meter untuk mencegah banjir. Ada sekitar 300 ribu meter kubik batu-batu dan tanah yang harus dikeruk untuk membuat kanal. “Biayanya memang bisa sampai miliaran rupiah untuk mengeruk itu, tapi harus dilakukan,” Rizal.
Ketua Tim Lingkungan Komite Bersama Reklamasi San Afri Awang mengatakan saat ini PT Kapuk Niaga Indah, anak usaha Agung Sedayu, sedang mengeruk pulau untuk membuat kanal. “Tim kami sudah mengecek ke lapangan,” kata Direktur Planologi Kementerian Lingkungan itu. Sedangkan untuk Pulau N, pembangunan pelabuhan milik Pelindo II, juga diteruskan dengan beberapa perbaikan.
Keputusan penghentian proyek Pulau G itu akan dituangkan dalam surat keputusan yang nantinya ditandatangani oleh menteri terkait, yakni Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perhubungan, serta Menteri Lingkungan Hidup, dalam waktu dekat.
Komite Bersama masih mengkaji 13 pulau lainnya. Selama tiga bulan ke depan, komite juga bakal menyelaraskan seluruh aturan mengenai reklamasi. Jika telah selesai, aturan akan disahkan.
Menteri Susi menyambut baik keputusan ini. “Sudah seharusnya pengembang ikut aturan.”

Demikian berita yang disiarkan Koran Tempo, 1 Juli 2016. Berita ini segera dibantah oleh PT Agung Podomoro Land (APL). Bantahan ini disiarkan oleh Detik.com, 2 Juli 2016 sebagai berikut:

 PT Agung Podomoro Land (PT APL) mengklaim reklamasi pulau G dilakukan oleh para ahli profesional. Mereka juga membantah aktivitas reklamasi tersebut merusak lingkungan maupun mengganggu jalur kapal nelayan. 
"Pelaksana proyek ini merupakan para ahli di bidang reklamasi, sehingga proses reklamasi Pulau G dilaksanakan dengan baik dan tentunya dengan kajian yang menyeluruh. Sebelum pelaksanaan, survei lapangan telah dilaksanakan dengan berbagai metode, antara lain: batimetri, pinger dan soiltest," ucap VP Director PT APL, Noer Indradjaja dalam konfrensi pers di Hotel Pulman Central Park, Jakarta Barat, Sabtu (2/6/2016). (http://news.detik.com/berita/3247422/agung-podomoro-bantah-reklamasi-pulau-g-rusak-lingkungan-dan-ganggu-kapal, diakses 2 Juli 2016).

     Persoalannya lantas, wacana mana yang harus kita percaya: wacana yang disampaikan pemerintah atau wacana yang disampaikan PT APL? Tentu tidak mudah menjawab pertanyaan ini tanpa mengetahui indikator yang dipakai. Maka, diperlukan informasi tentang indikator itu.

          Secara konseptual, wacana adalah makna yang tersirat. Ia lahir berkat teknik framing yang dipakai. Dalam jurnalisme, apa pun teknik framing yang dipakai, tentu saja sah. Namun, teknik itu harus merujuk kepada kepentingan publik. Dengan kata lain, dalam melihat wacana yang pantas kita tangkap, yang menjadi pertimbangan utama adalah kepentingan publik. 

Dari kedua berita di atas, kira-kira berita mana yang mengutamakan kepentingan publik? Jawabannya sangat tegas: berita pertama. Jadi, wacana yang harus kita pegang adalah wacana yang disampaikan berita pertama.***

Rejodani, 2 Juli 2016

Selasa, 31 Mei 2016


Royani diduga menjadi penadah uang Nurhadi.



Sidoarjo—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sejumlah transaksi mencurigakan pada rekening Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi, Abdurrachman. Transaksi mencurigakan itu juga ditemukan pada rekening istri Nurhadi, Tin Zuraida; dan ajudan sekaligus sopir Nurhadi, Royani.
Seorang penegak hukum di KPK mengatakan terdapat banyak kejanggalan pada tiga rekening tersebut. “Misalnya, lalu lintas dana di rekening Royani bernilai fantastis,” katanya. Namun, ia enggan menyebutkan nilainya.
Transaksi mencurigakan juga terjadi di rekening Tin Zuraida. Sepanjang 2004-2009, rata-rata arus di salah satu rekeningnya mencapai Rp 1-2 miliar setiap bulan. Nilai itu jelas tidak sesuai dengan penghasilannya sebagai pegawai negeri golongan IV-C di Mahkamah Agung. Selanjutnya, pada periode 2010-2011, ada belasan kali uang masuk ke rekening Tin dengan nilai Rp 500 juta. Nurhadi juga terdeteksi pernah memindahkan uang Rp 1 miliar ke rekening istrinya. Pada 2010-2013, Tin pernah menerima setoran tunai Rp 6 miliar.
Banyaknya transaksi mencurigakan itu memperkuat dugaan bahwa ada sejumlah pihak yang berperkara di MA menggunakan “jasa” Nurhadi untuk mempengaruhi putusan. Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati Iskak, mengatakan Komisi bekerja sama dengan banyak pihak, termasuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, menelisik kejanggalan pada rekening Nurhadi dan orang-orang di sekitarnya.
Wakil Kepala PPATK Agus Santoso hanya mengatakan bahwa lembaganya akan selalu siap bila diminta membantu penyelidikan KPK. “Untuk penelusuran aliran dana, baik pada level penyelidikan maupun penyidikan,” katanya, kemarin.
Kasus yang membelit Nurhadi bermula pada 20 April lalu, ketika KPK mencokok Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Edy Nasution, yang diduga menerima suap dari pegawai swasta Doddy Aryanto Supeno. KPK menetapkan keduanya sebagai tersangka.
Dalam pemeriksaan, Doddy menyebutkan nama Eddy Sindoro, bos Paramount Enterprise Internasional. Dalam perkembangannya, penyidikan menemukan indikasi dugaan keterlibatan petinggi MA. Dugaan menguat setelah KPK menggeledah rumah Nurhadi di Jalan Hang Lekir, Jakarta Selatan.
Tapi, Royani dan Eddy, yang menjadi saksi kunci kasus Nurhadi, tiba-tiba raib. Tiga polisi yang biasa menjaga rumah Nurhadi juga mangkir dari panggilan KPK.(Muhamad Rizki)
Itulah berita yang disiarkan Koran Tempo, 28-29 Mei 2016. Bagi sebagian orang, barangkali berita ini mengejutkan. Namun, bagi sebagian lain agaknya biasa-biasa saja. Mengapa? Dari berbagai informasi tentang kekayaan Nurhadi, rasanya tidak mungkin dia memperoleh kekayaan itu murni dari gajinya sebagai Sekretaris Mahkamah Agung dan bisnis burung walet.
Akal sehat kita dengan mudah bisa menangkap bahwa ada unsur pelanggaran dalam transaksi pada rekening Nurhadi dan istrinya, Tin Zuraida. Kita menunggu tindakan KPK selanjutnya, apakah akan menetapkan Nurhadi sebagai tersangka atau tidak? Harapannya, tentu saja KPK bertindak profesional dan proporsional. Soalnya, kasus Nurhadi ini sudah menyita perhatian orang banyak. Kecuali itu, ia mewakili lembaga tertinggi peradilan di Indonesia.
Kepada media pers, kita juga meletakkan harapan: terus memberitakan kasus Nurhadi ini. Jangan sampai media pers membiarkan beritanya menguap begitu saja. Soalnya, kasus ini akan menjadi ujian juga bagi media pers: apakah mereka sungguh-sungguh ikut berjuang memberantas korupsi atau hanya “hangat-hangat tahi ayam”.***
Rejodani, 3i Mei 2016

Selasa, 17 Mei 2016



Gubernur Basuki mengaku dicecar soal suap
terhadap tiga tersangka.

JAKARTA—Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, kemarin, memeriksa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok. Pemeriksaan terkait dengan kasus suap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi DKI Jakarta serta Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.
Sumber Tempo di KPK menyebutkan, sekitar 8 jam Ahok ditanyai seputar dugaan permintaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PT Agung Podomoro Land untuk membiayai sejumlah proyek. Sebagai timbal balik, pemerintah DKI akan memberikan pemotongan kontribusi tambahan bagi perusahaan properti itu yang menggarap pulau reklamasi di Teluk Jakarta.
Usai diperiksa, Ahok mengaku dicecar soal suap terhadap tiga tersangka, yaitu anggota DPRD DKI Mohamad Sanusi, Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja, dan Personal Assistant PT Agung Podomoro Land Trinanda Prihantoro. “Tiga tersangka itu mungkin mau dinaikkan (ke pengadilan), jadi saya melengkapi berkas-berkas untuk mereka,” kata dia.
Ahok tidak menjawab pertanyaan wartawan soal pemerintah DKI meminta PT Agung Podomoro Land membiayai sejumlah proyek, salah satunya penggusuran kawasan prostitusi Kalijodo, Penjaringan, Jakarta Utara. Keluar dari gedung KPK, Ahok bergegas menuju mobil dinasnya, Toyota Land Cruiser, sambil dikawal enam orang.
Pengacara Ariesman Widjaja, Ibnu Akhyat, mengaku tidak tahu soal kompensasi kegiatan pemerintah DKI. “Saya tidak tahu perkembangannya,” kata dia melalui sambungan telepon kemarin. Sedangkan General Manager Marketing Agung Podomoro Grup Alvin Andrinicus membantah bahwa PT Agung Podomoro Land membiayai kegiatan penggusuran.
Kasus suap bermula ketika KPK menangkap Sanusi di pusat belanja di Jakarta Selatan pada 31 Maret lalu. Politikus Gerindra itu diduga menerima duit secara bertahap senilai Rp 2 milir dari Trinanda Prihantoro, staf PT Agung Podomoro Land.
Sejumlah kolega Sanusi di DPRD juga sudah diperiksa KPK sebagai saksi, di antaranya Ketua DPRD Mohamad Taufik, dan Wakil Ketua DPRD Ferrial Sofyan.
Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif mengatakan belum memberi konfirmasi ke penyidik ihwal pemeriksaan Gubernur Basuki. “Ahok diperiksa karena dianggap mengetahui banyak soal permasalan reklamasi,” kata Laode. (Muhammad Rizki/Anton Aprianto/Erwan Hermawan/Kodrat).

Demikian berita yang disiarkan Koran Tempo, Rabu, 11 Mei 2016. Berita ini mendapat perhatian besar para netizen. Mereka menyebut, lewat berita ini, Koran Tempo menunjukkan perbedaan sikapnya pada Gubernur Basuki. “Grup Tempo yang selama ini berperan sebagai buzzer-nya Ahok tiba-tiba berbalik haluan. Hari ini headline Koran Tempo sangat kritis menguliti Ahok dalam kasus korupsi reklamasi,” tambah seorang netizen di medsos. Lepas dari apa yang terjadi pada diri Grup Tempo, berita ini memang penting untuk disiarkan. Dari berita ini, kita mengerti bagaimana pengusaha bekerja sama dengan penguasa untuk menggusur kawasan prostitusi Kalijodo, Penjaringan.

Memang Kalijodo, Penjaringan, merupakan kawasan prostitusi. Namun, di sana juga banyak rakyat kecil yang tinggal dan mencari hidup. Maka, menggusur kawasan Kalijodo juga berarti menggusur rakyat kecil. 

Kini rakyat kecil di Kalijodo itu sudah tergusur. Tempat tinggal mereka sudah rata dengan tanah. Mereka mencari jalan sendiri-sendiri. Ada yang tinggal di rumah susun. Ada pula yang pulang kampung. Namun, tetap saja ada yang terasa mengganggu nurani. Demi mengutamakan kepentingan penguasa dan pengusaha, rakyat kecil dikorbankan. Padahal kemerdekaan Indonesia ini diperjuangkan justru untuk mengangkat derajat rakyat kecil. Lalu kapan rakyat kecil itu meningkat harkat dan martabat dirinya?***

Rejodani, 15 Mei 2016

Senin, 02 Mei 2016



Dilaporkan karena dinilai tidak jujur
dalam menyampaikan profilnya.

Eko Ari Wibowo
ari@tempo.co.id

JAKARTA—Ketua Majelis Kehormatan Kode Etik Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan akan menyelidiki dugaan pelanggaran kode etik oleh Ketua BPK Harry Azhar Azis. Koalisi Selamatkan BPK, kemarin, melaporkan Harry setelah namanya tercantum dalam Panama Papers. “Kalau ada (laporan) yang masuk, biasanya panitera melaporkan, lalu mengundang anggota Majelis Kehormatan. Baru dibahas langkah-langkah yang akan diambil,” ujar Moermahadi saat dihubungi, kemarin.
Moermahadi menjelaskan, Majelis Kehormatan akan menggelar rapat sebelum menentukan waktu sidang. Dari hasil rapat, kata dia, majelis akan melihat apakah perlu melakukan pemeriksaan atau langsung bersidang. “Kalau perlu pemeriksaan, kami membentuk tim untuk memeriksa,” katanya. Menurut Moermahadi, jangka waktu pemeriksaan kode etik oleh anggota BPK berbeda-beda, bergantung pada kasus kode etik yang dilaporkan. “Pemeriksaan pun tidak memiliki batas waktu.”
Nama Harry terseret dalam pusaran kasus Panama Papers—bocornya dokumen milik firma hukum asal Panama, Mossack Fonseca. Harry diketahui memiliki perusahaan bernama Sheng Yue International Limited. Menurut dokumen Mossack Fonseca, Harry mendirikan perusahaan tersebut pada Februari 2010. Saat itu, Harry menjabat Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat.
Koalisi Selamatkan BPK, yang terdiri atas lembaga swadaya Indonesia Budged Center, Media Link, Indonesia  parliamentary Center, Indonesia Corruption Watch, dan Perkumpulan Inisiatif, merekomendasikan pemeriksaan terhadap Harry. Juru bicara Koalisi, Roy Salam, menyebut Harry telah melakukan tiga pelanggaran.
Pertama, dia diduga melanggar Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 8 ayat 2 huruf G yang menyebutkan anggota BPK dilarang menjalani profesi lain yang dapat mengganggu independensi, integritas, dan profesionalitasnya. “Ada dugaan rangkap jabatan,” kata Roy.
Kedua, Harry diduga melanggar Peraturan BPK, Pasal 6 ayat 1 huruf C karena dinilai tidak jujur dalam menyampaikan profilnya di situs resmi BPK. Seharusnya, Roy melanjutkan, jabatan dan kepemilikan di perusahaan Sheng Yue disampaikan dalam latar belakang.
Selain melanggar Peraturan BPK, kata Roy, Harry dinilai melanggar Pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara, yang mewajibkan pejabat melaporkan harta kekayaannya. Menurut pantauan Koalisi, sejak terpilih sebagai Ketua BPK, Harry baru menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara pada 2003 dan 2010. “Apabila (nantinya) dinyatakan terbukti melanggar kode etik, kami minta mejelis memberikan sanksi pemberhentian secara tidak hormat,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, Tempo tak berhasil meminta komentar Harry mengenai laporan tersebut. Harry tak merespons panggilan telepon dan pesan yang dikirimkan. Sebelumnya, Harry mengklarifikasi keterlibatannya dalam Panama Papers kepada Presiden Joko Widodo dan Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi. Ia mengklaim keduanya sudah mempermasalahkan hal tersebut. “Kepada Dirjen Pajak, saya sampaikan bahwa perusahaan itu sudah tidak ada lagi,” ucapnya. Dia juga menyatakan mencantumkan perusahaan itu dalam surat pemberitahuan pajak tahunan pribadinya. (Angelina Anjar Sawitri/Mitra Tarigan). 

                Demikian berita yang disiarkan Koran Tempo,  Rabu, 27 April 2016. Berita ini mengingatkan masyarakat bahwa seorang Ketua BPK harus jujur, tidak boleh merangkap jabatan dan harus melaporkan harta kekayaannya. Pelanggaran kaidah etis ini akan menyebabkan dia kehilangan integritas, independensi dan profesionalitasnya. Kalau sudah begini, bagaimana mungkin dia bisa melaksanakan tugasnya dengan baik?

          Kepatuhan Harry Azhar Azis terhadap kaidah etis tersebut bukan berurusan dengan Presiden atau dirjen pajak, melainkan dengan dirinya sendiri. Kalau Harry mengatakan bahwa ketidakpatuhanya pada kaidah etis tidak dipermasalahkan Presiden dan Dirjen Pajak, sesungguhnya pemahamannya tentang kaidah etis sangat dangkal. Dia tidak hanya paham tentang etika keutamaan seorang Ketua BPK, tetapi juga etika kewajibannya. Orang seperti ini seharusnya tidak layak menjadi Ketua BPK. Dia tidak akan bisa menumbuhkan perbuatan moral dari dalam dirinya.

          Mengapa Harry Azhar Azis bersikap seperti itu? Bagi Hamka, seperti tertulis dalam buku Etika Hamka, percaya kepada Allah bisa menumbuhkan perbuatan moral, termasuk tanggung jawab. Artinya, percaya kepada Allah akan menjadi pendorong manusia untuk mematuhi kaidah etis. Apakah ini berarti kita harus meragukan kepercayaan Harry terhadap Allah? Entahlah!

          Yang jelas, usaha Koalisi Selamatkan BPK perlu memperoleh apresiasi yang tinggi.***

Surabaya, 30 April 2016

Selasa, 19 April 2016



Ada banyak tumpang tindih peraturan.


Jakarta—Dua kementerian saling melempar kewenangan menghentikan reklamasi Teluk Jakarta. Menurut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, reklamasi menjadi kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sedangkan Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti belum bisa mengeluarkan aturan moratorium jika izin lingkungan belum dikeluarkan Siti.
Siti menyitir Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelola Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. “Di situ disebutkan semua izin terkait reklamasi itu kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan,” ujar Siti, kemarin.
Dengan aturan reklamasi ini, menurut Siti, izin pengerukan laut tak lagi di tangan Gubernur seperti diatur dalam Keputusan Presiden No. 52/1995. Pasal 4 aturan itu dipakai Gubernur Jakarta menerbitkan izin bagi tujuh perusahaan untuk menguruk Teluk Jakarta membuat 17 pulau sejak 2010.
Menurut Siti, dengan aturan baru itu, meski izin di tangan gubernur, reklamasi baru sah setelah ada rekomendasi Menteri Kelautan. Siti setuju dengan rencana Susi menghentikan sementara reklamasi sampai urusan izin dan aturan beres, apalagi analisis mengenai dampak lingkungan belum seluruhnya selesai.
Soal lain adalah definisi “kawasan strategis nasional tertentu.” Dalam Peraturan Pemerintah 26/2008 disebutkan bahwa kewenangan mengatur kawasan strategis nasional tertentu berada di tangan menteri. Pemerintah Jakarta mengabaikannya karena pasal lain mnyebutkan Jakarta, sebagai Ibu Kota, hanya masuk kawasan strategis nasional. “Bukan kawasan strategis nasional tertentu,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tuty Kusumawati.
Meski ada rekomendasi DPR untuk mengehentikan reklamasi, kedua menteri belum mengeluarkan aturan penghentian itu. Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah Kementerian Lingkungan, Laksmi Wijayanti, mengatakan belum bisa menentukan dimulainya moratorium. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bramantya Setyamurti Poerwadi, juga berdalih tak bisa memutuskan sendiri. “Kami perlu membicarakannya dengan pemerintah Jakarta,” ujar Bramantya.
Guru besar tata negara dari Universitas Bengkulu, Juanda, menyarankan agar pemerintah membentuk tim khusus untuk meneliti regulasi, syarat reklamasi, serta dampak sosial-ekonominya. Juga kemungkinan gugatan pengembang jika moratorium jadi disahkan lewat aturan. Namun dia menegaskan pemerintah tak perlu takut menghentikannya jika proyek tak menguntungkan. “Jika semua kajian oke dan tak ada pelanggaran hukum, reklamasi bisa dilanjutkan,” tuturnya.
Wakil Gubernur Jakarta Djarot Syaiful Hidayat juga menanti keputusan pemerintah pusat. Dia meminta agar pembahasannya dipercepat supaya ada kepastian hukum. “Biar enggak gaduh.” (Devy Ernis/Diko Oktara/Avit Hidayat/Amirullah/Praga Utama/Larissa Huda).

Demikian berita yang disiarkan, Koran Tempo, Senin, 18 April 2016. Berita yang menunjukkan bahwa Menteri Siti dan Menteri Susi sangat berhati-hati dalam memberikan perintah untuk menyetop reklamasi teluk Jakarta. Hati-hati tentu saja tidak dilarang. Namun, kehati-hatian itu jangan sampai mengorbankan kepentingan rakyat. Kehati-hatian tersebut jangan pula sampai menghalangi menteri untuk mengambil keputusan yang prioritas.
Sekarang keputusan untuk menghentikan reklamasi teluk Jakarta tersebut sudah mendesak. Siapapun menteri yang berwenang harus mengambil keputusan untuk menyetopnya. Sepanjang keputusan tersebut sudah mengutamakan keselamatan, keadilan, dan kepentingan publik, tidak akan ada masalah. Sepanjang keputusan itu transparan dan bertanggung jawab, hasilnya tentu akan diapresiasi masyarakat. Namun, jangan-jangan menterinya enggan bertanggung jawab. Kalau sudah begini, memang repot. Rakyat akan selalu menjadi korban. Menteri hanya ingin mempertahankan jabatannya.
Namun, masyarakat bisa melihat menteri mana yang perlu diapresiasi dan menteri mana yang “gila” jabatan. Menteri yang terakhir ini akan mengutamakan prosedur sehingga tanpa sadar terperangkap dalam prosedur yang berbelit. Dia tidak mau membuat terobosan yang bisa mengutamakan kepentingan rakyat. Jadi, jangan dikira rakyat tidak paham dengan makna di balik sikap menteri di atas.***
Jayapura, 19 April 2016


Selasa, 29 Maret 2016



Menghubungkan Provinsi Kalimantan Barat dengan Kalimantan Tengah

Retno Sulistyowati
retno_s@tempo.co.id

Pontianak—Jembatan Tayan di Kabupaten Sangau, Pontianak, Kalimantan Barat, resmi digunakan. Jalan penghubung Provinsi Kalimantan Barat dengan Kalimantan Tengah sepanjang 1.650 meter itu dibangun dengan biaya mencapai Rp 1 triliun.
“Saya sampaikan kepada seluruh menteri, pembangunan harus dimulai dari pinggir ke tengah, bukan Jawa-sentris lagi. Harus Indonesia-sentris,” kata Presiden Joko Widodo saat meresmikan infrastruktur tersebut, kemarin.
Jembatan Tayan merupakan bagian dari Jalan Trans Kalimantan poros selatan. Dengan terkoneksinya kedua provinsi itu, pemerintah berharap pergerakan ekonomi di kawasan tersebut semakin meningkat.
Jokowi mengawali kunjungannya ke Kalimantan, pada 22-24 Maret 2016, dengan meresmikan penggunaan Jembatan Tayan. Berikutnya, Presiden akan meninjau sejumlah proyek di Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur.
Presiden juga dijadwalkan menuju Kecamatan Entikong, Kalimantan Barat, untuk meninjau lokasi Pos Batas Lintas Negara. Kemudian, bertolak ke Kota Tarakan, Kalimantan Utara, untuk meresmikan Bandar Udara Internasional Juwata. Pada hari ketiga, Jokowi akan melakukan ground-breaking pembangunan jalan tol ruas Balikpapan-Samarinda.
Jokowi mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur harus dilakukan untuk mendorong mobilitas barang dan jasa. Ia menjanjikan pembangunan jalan lintas paralel (pinggir garis batas) perbatasan Kalimantan dengan Malaysia sepanjang 1.900 kilometer akan rampung paling lambat pada 2019. “Harus diprioritaskan luar Jawa, termasuk wilayah perbatasan,” kata dia.
Kepala Satuan Kerja Pelaksana Jembatan Tayan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, Yudha Handita, mengatakan uji coba penggunaan jembatan telah dilakukan sejak 19 Februari lalu. “Trial dilakukan selama dua pekan dan tidak ditemukan masalah,” ujar Yudha dalam keterangan pers.
Yudha menjelaskan, sebelum Jembatan Tayan dibangun, penyeberangan orang dan sepeda motor menggunakan motor tambang dengan waktu tempuh lebih dari 10 menit, belum termasuk waktu antre. Sedangkan penyeberangan kendaraan roda empat atau truk menggunakan kapal feri dengan waktu tempuh 20 menit, belum termasuk waktu antre.
Sebanyak 90 persen biaya pembangunan jembatan berasal dari pinjaman pemerintah Cina dan sisanya dari anggaran negara. Pemerintah kini sedang mengerjakan jalan akses Jembatan Tayan sepanjang 3,4 kilometer senilai Rp 134 miliar. (Aseanty Pahlevi/Bagus Prasetyo).

Demikian berita yang disiarkan Koran Tempo, 23 Maret 2016. Sebuah berita yang menggembirakan, terutama bagi masyarakat yang berdomisili di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Jembatan itu akan memberikan efisiensi bagi mereka yang akan menyeberang dari Kalimantan Tengah ke Kalimantan Barat atau sebaliknya. Mobilitas barang dan jasa dari dan ke kedua provinsi tersebut akan makin lancer, yang pada gilirannya bisa menekan harganya.

Namun, di akhir berita ada informasi yang menyebutkan bahwa 90% dari biaya pembuatan jembatan atau Rp 900 milyar merupakan hutang Indonesia kepada pemerintah Cina. Tidak disebutkan bunga dan tenggang waktunya. Namun, tetap saja masyarakat ingin tahu, apakah Indonesia sudah menyadari makna hutang ini? Selama ini, dalam posisi tidak banyak memberi hutang kepada Indonesia, Cina sudah mentang-mentang terhadap Indonesia. Barang dan orang Cina sudah masuk ke Indonesia secara massal. Apalagi dalam posisi Cina sebagai pemberi hutang. Bukan mustahil Cina akan semakin merajalela di Indonesia.

Kita tidak tahu persis perhitungan neraca rugi-laba berhutang kepada Cina. Namun, kita berharap pemerintah Indonesia waspada terhadap makna di balik pemberian hutang Cina kepada Indonesia.***

Rejodani, 29 Maret 2016.

Rabu, 16 Maret 2016



“Jangan jual Bali untuk kepentingan tertentu.”

SURABAYA—Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS) menolak tawaran untuk menyusun dokumen rencana pelaksanaan reklamasi Teluk Benoa, Bali. Alasannya, proyek reklamasi tidak hanya menyangkut persoalan ilmiah akademik.
“Kami putuskan menolak. Saya sudah tanda tangan surat penolakan sebulan yang lalu,” ujar Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) ITS Surabaya, Adi Soeprajitno, saat dihubungi kemarin.
Adi mengatakan ITS memutuskan tidak menerima tawaran dari PT Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI) tersebut lantaran masyarakat Bali menolak reklamasi. Menurut dia, masalah sosial dan budaya masyarakat juga harus diperhitungkan. “Terlebih menyangkut kepercayaan masyarakat Bali, sehingga kami memutuskan untuk cenderung tidak menerima penawaran tersebut.”
Dia menuturkan, sebulan sebelum proposal permintaan sebagai konsultan dari PT TWBI diterima, perusahaan tersebut telah melakukan sejumlah pendekatan.  Saat itu pula, Adi menambahkan LPPM ITS melakukan koordinasi. “Sebelum memutuskan menerima, kami terlebih dulu melakukan rapat, meninjau dari berbagai sisi, baru kami menentukan sikap,” ujarnya.
Penolakan atas rencana reklamasi itu memang terus bergulir. Warga Desa Pakraman Lebih, Gianyar, Bali, mendeklarasikan penolakan rencana reklamasi pantai seluas 700 hektare di wilayah desanya itu, sehari setelah Nyepi, Kamis lalu. Warga bersama berbagai elemen masyarakat Bali lainnya sebelumnya juga telah menemui Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk menyampaikan penolakan rencana reklamasi tersebut, akhir Februari lalu.
“Sudah dua bulan hasil paruman (rapat) kami yang secara tegas menolak reklamasi Teluk Benoa,” kata Jero Bandesa Adat Lebih, Wayan Wisma, saat itu.
Wayan cemas akan dampak dari reklamasi nanti terhadap desa dan masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir. Dia menunjuk reklamasi di Pulau Serangan yang disebutnya menyebabkan puluhan hektare sawah di pantai menjadi korban terjangan arus laut. Belum lagi naiknya permukaan air laut dan abrasi pantai. “Jangan jual Bali untuk kepentingan tertentu,” katanya.
Koordinator Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi (ForBALI), I Wayan “Gendo” Suardana, mengatakan gelombang perlawanan reklamasi Teluk Benoa yang membesar menegaskan bahwa rencana reklamasi di Teluk Benoa sangat tidak layak. “Ini menegaskan bahwa kebijakan pemerintah tidak dikehendaki rakyat,” katanya.
Adapun Direktur Utama PTTWBI Heru Budi Wasesa pernah menilai penolakan besar-besaran terhadap reklamasi Teluk Benoa yang sudah berjalan selama tiga tahun itu sebatas keraguan terhadap proyek PT TWBI. Menurut dia, kajian analisis mengenai dampak lingkungan yang akan menentukan. “Kalau pemerintah mengizinkan, ya kami jalan terus,” kata dia, dua pekan lalu.
Pada masa yang sama, Gubernur Bali Made Mangku Pastika mempersilakan kelompok masyarakat mengungkapkan penolakannya itu. Made Pastika menolak menanggapi lebih jauh karena, menurut dia, izin reklamasi berasal dari pemerintah pusat lewat mekanisme dalam Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014.
Adapun Menteri Susi menyatakan menghargai kepedulian masyarakat Bali akan lingkungan terkait dengan proyek reklamasi di Teluk Benoa. “Saya berharap, apapun pembangunannya nanti, semestinya tidak merugikan lingkungan dan masyarakat,” ujar Susi setelah menerima perwakilan dari berbagai elemen masyarakat di Bali, di kantornya, akhir Februari lalu. (Artika Rachmi/Bram Setiawan).
Demikian berita yang disiarkan Koran Tempo, 14 Maret 2016. Berita yang memberikan inspirasi bagi perguruan tinggi lain untuk bersikap tegas dalam menerima sebuah proyek. Soalnya, bagi ITS, proyek reklamasi Teluk Benoa, Bali, bukan semata-mata urusan ilmiah akademik, tetapi juga menyangkut masalah sosial dan budaya masyarakat Bali.
Penolakan ITS ini bisa menjadi rujukan bagi perguruan tinggi lain ketika harus menghadapi masalah yang mirip. ITS telah dengan cerdas melihat bahwa posisi perguruan tinggi tidak hanya memberikan justifikasi sebuah proyek dari sisi ilmiah akademik, melainkan juga memberikan pertanggungjawaban moral kepada masyarakat. ITS melihat bahwa proyek reklamasi Teluk Benoa hanya akan menyengsarakan masyarakat di masa mendatang. 
Memang Gubernur Bali “bermain” aman. Menteri Susi pun bersikap normatif. Sehingga keduanya tidak memperlihatkan keberpihakan yang tegas kepada masyarakat. Tetapi, ITS tidak ikut-ikutan “bermain” aman dan bersikap normatif. Ia menghadirkan kepedulian yang besar terhadap nasib rakyat. Dengan begitu, ITS tidak menjadi alat legitimasi kebijakan lembaga swasta. Semoga ITS tetap istiqomah. Aamiin.***
Rejodani, 15 Maret 2016

Selasa, 01 Maret 2016

Pencadangan Masih Ditambah, tetapi Lebih Optimistis


JAKARTA, KOMPAS—Perbankan masih menambah pencadangan kerugian penurunan nilai untuk mengantisipasi kredit bermasalah di tengah pertumbuhan ekonomi yang moderat. Langkah ini mengakibatkan pertumbuhan laba bersih bank tahun lalu tidak signifikan.
Nilai pencadangan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk per akhir 2015 sebesar Rp 12,042 triliun, meningkat 117,8 persen dibandingkan dengan 2014. Dengan pencadangan yang naik sebesar itu, laba bersih hanya tumbuh 2,3 persen selama setahun menjadi Rp 20,335 triliun.
Direktur Utama Bank Mandiri Budi Gunadi Sadikin, dalam paparan kinerja Bank Mandiri di Jakarta, Selasa (23/2), menjelaskan, alokasi pencadangan diperbesar agar risiko bisnis bank makin terjaga.
“Dengan pencadangan yang terus meningkat, kami berharap tahun ini bisnis tumbuh lebih baik dan berkualitas,” kata Budi.
Rasio kredit bermasalah (nett) Bank Mandiri pada 2015 sebesar 0,9 persen, meningkat dari posisi 2014 yang sebesar 0,81 persen.
Direktur Keuangan Bank Mandiri Kartika Wirjoatmojo menuturkan, pencadangan dibuat melebihi kebutuhan dasarnya, yakni sebesar kredit bermasalah. Rasio pencadangan yang melebihi kebutuhan dasar itu memungkinkan bank mengantisipasi potensi penurunan kredit di masa mendatang.
Bank Mandiri membukukan pertumbuhan kredit dan pendapatan bunga bersih yang signifikan. Penyaluran kredit 2015 mencapai Rp 595,457 triliun, tumbuh 12,4 persen. Pertumbuhan kredit lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan kredit industri perbankan 2015 yang sebesar 10,5 persen.
Pendapatan bunga bersih juga meningkat signifikan, yakni 15,9 persen, menjadi Rp 45,36 triliun. Adapun biaya dana tumbuh 11,5 persen menjadi Rp 26,2 triliun. Menurut Budi, pertumbuhan dana murah dari tabungan dan giro cukup besar sehingga pertumbuhan beban bunga bersih.
Total dana murah dari tabungan dan giro sebesar Rp 443,87 triliun, tumbuh 16,7 persen dibandingkan dengan akhir 2014. Adapun total dana pihak ketiga mencapai Rp 676,387 triliun, hanya tumbuh 6,3 persen. Pertumbuhan dana murah yang jauh lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan dana pihak ketiga ini menyebabkan pertumbuhan biaya dana tak terlalu signifikan.
“Ini merupakan salah satu strategi untuk menjaga profitabilitas di tengah kondisi ekonomi yang menantang. Ke depan, strategi peningkatan komposisi dana murah akan terus dilakukan,” kata Budi.
Maybank optimistis
Secara terpisah, Presiden Direktur PT Bank Maybank Indonesia Tbk (Maybank Indonesia) Taswin Zakaria optimistis kinerja perusahaan akan baik. Optimisme itu terutama ditopang keberlanjutan proses transformasi dan konsolidasi internal Maybank Indonesia dalam dua tahun terakhir.
Di tengah tekanan pelemahan perekonomian global, Maybank Indonesia mencari pendapatan di luar pemberian pinjaman.
“Jika ekonomi tumbuh, pertumbuhan kredit akan terjaga. Selama likuiditas dan biaya terjaga, tidak perlu khawatir penurunan pendapatan bunga perbankan, termasuk di perusahaan kami,” kata Taswin.
Manajemen Maybank Indonesia menargetkan pertumbuhan kredit tahun ini 11-12 persen.
Laba bersih Maybank Indonesia 2015 sebesar Rp 1,14 triliun, naik 60,9 persen dari 2014. pendapatan bunga bersih naik 9,4 persen, dari Rp 5,93 triliun menjadi Rp 6,49 triliun. Margin bunga bersih meningkat tipis dari 4,78 persen menjadi tipis dari 4,78 persen 4,86 persen.
Taswin menyatakan, Maybank Indonesia tidak terpaku pada pendapatan dari margin bunga bersih. Ruang pendapatan lain yang dapat mendukung pendapatan perseroan di luar jasa pinjaman antara lain jasa kanal elektronik. Peningkatan pendapatan bunga bersih antara lain melalui kedisiplinan bank menetapkan suku bunga pinjaman dan mengelola pendanaan. (AHA/BEN).
Berita di atas disiarkan Kompas, 24 Februari 2016. Ia menunjukkan bahwa Bank Mandiri dan Maybank Indonesia menyiapkan strategi khusus untuk mengantisipasi pelemahan ekonomi global. Bank Mandiri menambah pencadangan kerugian penurunan nilai untuk mengantisipasi kredit bermasalah. Akibatnya, pertambahan laba bersih Bank Mandiri tahun 2015 tidak signifikan. Sedangkan Maybank Indonesia mencari pendapatan di luar pemberian pinjaman. Maybank Indonesia malah tidak terlalu khawatir dengan penurunan laba bersihnya.
          Tidak bisa dipungkiri langkah yang dilakukan oleh kedua bank di atas merupakan usaha untuk meningkatkan pertumbuhan bank dalam jangka panjang. Memang usaha itu menyebabkan pertambahan laba bersihnya berkurang untuk periode tertentu. Namun, dalam jangka panjang usaha tersebut dibayangkan akan meningkatkan pertumbuhan bank.
          Kalau kelak ternyata pertumbuhan kedua bank tersebut tidak meningkat, itulah takdir mereka. Mereka sudah melakukan yang terbaik untuk meningkatkan pertumbuhan bank. Hasrat untuk memperbesar ukuran bank sudah mereka tunjukkan. Mereka juga sudah menyalurkan hasrat itu dengan baik. Hasilnya, tentu akan tercatat dalam sejarah perbankan Indonesia.***
Rejodani, 29 Februari 2016

Senin, 15 Februari 2016


Damaskus—Konflik di Suriah terus menelan ribuan nyawa warga sipil. Laporan terbaru dari lembaga nirlaba Syrian Center for Policy Research (SCPR) menunjukkan, perang saudara di negara itu telah merenggut 470 ribu korban jiwa.
Dari jumlah itu, 400 ribu orang tewas akibat dampak langsung konflik. Sedangkan 70 ribu orang kehilangan nyawa karena tidak dapat menjangkau makanan, air minum, perubahan, sanitasi, dan perawatan kesehatan.
“Sekitar 11,5 persen dari penduduk Suriah telah tewas atau terluka sejak konflik dimulai pada Maret 2011,” demikian laporan SCPR, seperti diberitakan VoA, kemarin.
Angka temuan lembaga ini jauh di atas hitungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selama ini badan dunia itu memperkirakan konflik di Suriah mengakibatkan 250 ribu orang meninggal dan membuat 12 juta lainnya mengungsi.
Menurut seorang peneliti SCPR, laporan ini didasarkan pada survei populasi terhadap 2.100 informan kunci dari 700 wilayah di berbagai penjuru Suriah. Lembaga ini kemudian mengecek silang data dari berbagai sumber dengan data sekunder dan penelitian pihak ketiga.
Di Munich, Jerman, kekuatan utama dunia telah sepakat untuk melakukan gencatan senjata dan mengehentikan permusuhan di Suriah. Mereka setuju untuk berfokus pada penyerahan bantuan kemanusiaan kepada korban perang. “Di atas kertas, kami sudah sepakat. Apa yang harus dilakukan dalam beberapa hari ke depan adalah tindakan nyata di lapangan,” kata Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry, seperti dikutip CNN, kemarin.
Diplomat dari 17 negara anggota International Syria Support Group (ISSG) menuntaskan kesepakatan damai di Munich. ISSG berisi negara-negara yang membahas perundingan damai Suriah, antara lain Amerika dan Rusia.
ISSG membahas gencatan senjata menyusul peningkatan serangan pasukan pemerintah Suriah, yang dibeking Rusia, di Provinsi Aleppo di utara Suriah. Serangan sejak pekan lalu itu telah memicu gelombang puluhan ribu pengungsi ke Turki.
Pemerintah Bashar al Assad belum merespons sikap sepihak ISSG. Namun koalisi oposisi Suriah menyambut positif. “Bila terbukti di lapangan, kami akan segera ke (perundingan damai) Jenewa,” kata Salim al-Mursalat, juru bicara High Negotiations Committee, kelompok utama oposisi Suriah. (VOA/CNN/BBC NEWS/AL JAZEERA/MAHARDIKA).
Demikian berita yang disiarkan Koran Tempo, 13-14 Februari 2016. Mengerikan! Hanya kata yang terucap dari mulut kita menyadari kenyataan ini. Demi memperebutkan pengaruh di Suriah, negara-negara besar tidak peduli dengan korban rakyat Suriah yang begitu banyak?
Mengapa negara besar? Karena, bertolak dari sejarah, kekaisaran Ottoman menguasai wilayah Timur Tengah selama 600 tahun. Kekaisaran Ottoman ini hancur dalam perang dunia I karena dihancurkan sekutu (Inggris dan Perancis) dengan bantuan Arab Saudi. Setelah kekaisaran Ottoman hancur, sekutu membagi-bagi wilayah Timur Tengah dalam sebuah perjanjian. Libanon dan Suriah sekarang berada di bawah Perancis. Jordania dan Irak berada di bawah Inggris.
Lewat perjalanan waktu, semua negara itu memang menjadi negara merdeka. Namun, negara-negara besar lain seperti Amerika Serikat dan Rusia ingin punya pengaruh di sana. Mereka tidak mau “tidak kebagian”. Dengan segala cara mereka menanamkan pengaruh itu. Ketika mereka masuk, negara lain, seperti Iran, Turki, dan Arab Saudi juga tak mau kalah. Semuanya seakan-akan mengerahkan segala sumber daya mereka untuk berebut pengaruh di Suriah. 
Jumlah korban sebanyak yang dicatat berita di atas seharusnya menjadi alarm buat negara besar dan sekutunya untuk melepaskan pengaruhnya di Suriah. Mereka harus membiarkan Suriah menjadi negara otonom. Kalau tidak, mereka akan dicatat sebagai negara modern yang kejam, menjadi penghancur kemanusiaan yang tidak beradab.***
Rejodani, 15 Februari 2016.


Senin, 01 Februari 2016


Jakarta—Setelah perjanjian gagal diteken, kisruh proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menjalar ke soal peraturan presiden yang saling bertabrakan. Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional berbenturan dengan Perpres No. 107 Tahun 2015 mengenai Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung.
Perpres No. 3/2016 yang menjadi payung hukum bagi 225 proyek strategis itu mengizinkan negara memberi jaminan terhadap proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Sedangkan Perpres No. 107/2015, yang diterbitkan khusus untuk proyek kereta dengan panjang rel 142 kilometer tersebut, memastikan pemerintah tidak memberikan jaminan. Presiden Joko Widodo diminta mengkaji Perpres No. 3/2016 yang diteken pada 8 Januari lalu itu.
“Saya tidak ingin presiden keliru,” kata Ajiep Padindang, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Sulawesi Selatan, dalam rapat paripurna luar biasa di Jakarta, kemarin. Dalam rapat yang digelar khusus untuk meminta konfirmasi mengenai proyek bernilai Rp 74,2 triliun itu, DPD mengundang Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno, dan hadir pula Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia-Cina (KCIC) Hanggoro Budi Wiryawan.
Menurut Ajiep, dalam Pasal 4 ayat 2 Perpres No. 107/2015 dijelaskan proyek yang dikerjakan bersama antara konsorsium BUMN Cina dan konsorsium BUMN Indonesia (Pilar Sinergi BUMN Indonesia) tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara. “Kajian tersebut dibutuhkan supaya ada kejelasan. Saya tidak ingin mengatakan Presiden melanggar.”
Menanggapi hal itu, Rini meyakinkan bahwa proyek kereta cepat memiliki payung hukum khusus, tidak mengikuti Perpres No. 3/2016. “Enggak, beda. Kereta cepat punya perpres sendiri, dan tidak ada jaminan negara di situ.” Isi Pasal 25 Perpres No. 3/2016 yang baru tidak melonggarkan pemerintah untuk memberi jaminan. “Dikatakan ‘boleh’. Kalau boleh, bukan keharusan. Jadi, di luar itu, bisa dilakukan,” kata Rini.
Presiden Joko Widodo berjanji segera melaksanakan polemik ini. “Semua akan disampaikan secara rinci, dari awal sampai akhir. Prosesnya dan rapat-rapatnya berapa kali. Kemudian mengenai biaya, semuanya,” kata Jokowi setelah meresmikan Masjid Fatahillah di Balai Kota, Jakarta, kemarin.” Biar semuanya terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi.”
Direktur Utama PT KCIC, Hanggoro, membenarkan bahwa perusahaannya meminta jaminan kepada pemerintah. Jaminan yang dimaksud adalah kepastian hukum apabila proyek default atau gagal. Hanggoro menambahkan bahwa sudah ada perpres yang memungkinkan untuk itu. “Kami minta dituangkan secara jelas dalam konsesi dengan Kementerian Perhubungan.”
Kamis lalu, Kementerian Perhubungan semestinya menerbitkan izin usaha penyelenggarakan prasarana perkeretaapian kepada PT KCIC. Namun izin itu gagal diterbitkan karena perjanjian antara Kementerian Perhubungan dan PT KCIC urung diteken. Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menegaskan, pemerintah tak akan memberikan jaminan buat PT KCIC. “Pokoknya, tidak boleh ada duit negara berupa jaminan atau pembiayaan lainnya,” kata Jonan. (Khairul Anam/Devy Ernis/Ananda Teresia/Maya Ayu Puspitasari/Retno S.

Demikian berita yang disiarkan Koran Tempo 30-31 Januari 2016. Berita ini menggambarkan kurangnya koordinasi dalam penyusunan Peraturan Presiden (Perpres). Ini tantangan yang dihadapi oleh Presiden Joko Widodo. Kalau ini tidak diperhatikan, bukan mustahil masyarakat akan menganggap pemerintah mengeluarkan Perpres untuk keperluan sesaat saja. Padahal Perpres itu bukan lahir begitu saja, melainkan mengacu kepada Peraturan Pemerintah (PP). Peraturan Pemerintah pun lahir untuk menjalankan Undang-Undang. Dengan kata lain, posisi Perpres sangat penting dalam hirarki perundang-undangan Indonesia.  

Kecuali itu, Perpres di atas menyangkut kondisi yang sangat penting, yakni jaminan pemerintah terhadap proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung. Entah dengan alasan apa, Perpres yang baru, Perpres  No. 3/2016 malah memberikan jaminan itu. Padahal, semula pemerintah menerima proposal proyek itu karena tidak meminta jaminan pemerintah. Sekarang, ternyata perusahaan pemenang tender meminta jaminan pemerintah. Melalui Perpres itu, pemerintah sepertinya bersedia. Maka pemerintah terkesan plin-plan! Pada titik ini masyarakat akan bertanya, ada apa dengan pemerintah?    

Berita tersebut menyarankan agar pemerintah meninjau kembali Perpres No.3/2016. Usul yang bagus. Namun, akan lebih bagus lagi bila pemerintah meningkatkan koordinasi pembuatan Perpres. Paling tidak agar masyarakat tidak curiga dengan proses pembuatan kebijakan publik. ***

Rejodani, 31 Januari 2016.

Ana Nadhya Abrar


Namaku Abrar. Konon, aku lahir di Bukittinggi pada 20 Februari 1959. Maka,
pada saat tulisan ini kubuat, aku sudah berumur 55 tahun lebih. Dalam
usia sekian, aku tidak bisa menjawab pertanyaanku sendiri. Apakah aku
sudah menjadi intelektual di bidang jurnalisme? Namun, aku teringat
indikator intelektualitas yang pernah disampaikan Ashadi Siregar
dalam majalah Balairung, No.3-4, 1987, hal. 10, yakni
memiliki: (i) kesadaran eksistensial tentang diri, (ii) kesadaran
eksistensial tentang profesi, dan (iii) orientasi kemasyarakatan.



Museum Orang Pinggiran

Museum ini menyimpan barang-barang yang pernah dipakai orang pinggiran, karya orang
pinggiran, koleksi orang pinggiran, kisah tentang orang pinggiran, dan ide-ide
orang pinggiran. Melalui museum ini saya ingin mengapresiasi orang-orang
pinggiran dan orang-orang yang terpinggirkan
Diberdayakan oleh Blogger.