Menghubungkan Provinsi Kalimantan Barat dengan
Kalimantan Tengah
Retno Sulistyowati
retno_s@tempo.co.id
Pontianak—Jembatan Tayan di Kabupaten Sangau, Pontianak,
Kalimantan Barat, resmi digunakan. Jalan penghubung Provinsi Kalimantan Barat
dengan Kalimantan Tengah sepanjang 1.650 meter itu dibangun dengan biaya
mencapai Rp 1 triliun.
“Saya sampaikan kepada seluruh menteri,
pembangunan harus dimulai dari pinggir ke tengah, bukan Jawa-sentris lagi.
Harus Indonesia-sentris,” kata Presiden Joko Widodo saat meresmikan
infrastruktur tersebut, kemarin.
Jembatan Tayan merupakan bagian dari
Jalan Trans Kalimantan poros selatan. Dengan terkoneksinya kedua provinsi itu,
pemerintah berharap pergerakan ekonomi di kawasan tersebut semakin meningkat.
Jokowi mengawali kunjungannya ke
Kalimantan, pada 22-24 Maret 2016, dengan meresmikan penggunaan Jembatan Tayan.
Berikutnya, Presiden akan meninjau sejumlah proyek di Kalimantan Barat,
Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur.
Presiden juga dijadwalkan menuju
Kecamatan Entikong, Kalimantan Barat, untuk meninjau lokasi Pos Batas Lintas
Negara. Kemudian, bertolak ke Kota Tarakan, Kalimantan Utara, untuk meresmikan
Bandar Udara Internasional Juwata. Pada hari ketiga, Jokowi akan melakukan ground-breaking pembangunan jalan tol
ruas Balikpapan-Samarinda.
Jokowi mengatakan percepatan
pembangunan infrastruktur harus dilakukan untuk mendorong mobilitas barang dan
jasa. Ia menjanjikan pembangunan jalan lintas paralel (pinggir garis batas)
perbatasan Kalimantan dengan Malaysia sepanjang 1.900 kilometer akan rampung
paling lambat pada 2019. “Harus diprioritaskan luar Jawa, termasuk wilayah
perbatasan,” kata dia.
Kepala Satuan Kerja Pelaksana Jembatan
Tayan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, Yudha Handita,
mengatakan uji coba penggunaan jembatan telah dilakukan sejak 19 Februari lalu.
“Trial dilakukan selama dua pekan dan
tidak ditemukan masalah,” ujar Yudha dalam keterangan pers.
Yudha menjelaskan, sebelum Jembatan
Tayan dibangun, penyeberangan orang dan sepeda motor menggunakan motor tambang
dengan waktu tempuh lebih dari 10 menit, belum termasuk waktu antre. Sedangkan
penyeberangan kendaraan roda empat atau truk menggunakan kapal feri dengan
waktu tempuh 20 menit, belum termasuk waktu antre.
Sebanyak 90 persen biaya pembangunan
jembatan berasal dari pinjaman pemerintah Cina dan sisanya dari anggaran
negara. Pemerintah kini sedang mengerjakan jalan akses Jembatan Tayan sepanjang
3,4 kilometer senilai Rp 134 miliar. (Aseanty
Pahlevi/Bagus Prasetyo).
Demikian berita yang disiarkan Koran Tempo, 23
Maret 2016. Sebuah berita yang menggembirakan, terutama bagi masyarakat yang
berdomisili di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Jembatan itu akan
memberikan efisiensi bagi mereka yang akan menyeberang dari Kalimantan Tengah
ke Kalimantan Barat atau sebaliknya. Mobilitas barang dan jasa dari dan ke
kedua provinsi tersebut akan makin lancer, yang pada gilirannya bisa menekan
harganya.
Namun, di akhir berita ada informasi yang menyebutkan bahwa
90% dari biaya pembuatan jembatan atau Rp 900 milyar merupakan hutang Indonesia
kepada pemerintah Cina. Tidak disebutkan bunga dan tenggang waktunya. Namun,
tetap saja masyarakat ingin tahu, apakah Indonesia sudah menyadari makna hutang
ini? Selama ini, dalam posisi tidak banyak memberi hutang kepada Indonesia,
Cina sudah mentang-mentang terhadap Indonesia. Barang dan orang Cina sudah
masuk ke Indonesia secara massal. Apalagi dalam posisi Cina sebagai pemberi
hutang. Bukan mustahil Cina akan semakin merajalela di Indonesia.
Kita tidak tahu persis perhitungan
neraca rugi-laba berhutang kepada Cina. Namun, kita berharap pemerintah
Indonesia waspada terhadap makna di balik pemberian hutang Cina kepada
Indonesia.***
Rejodani, 29 Maret 2016.
0 komentar:
Posting Komentar