Kewajiban Jurnalisme

Hak dan kewajiban merupakan hal yang sambung-menyambung atau korelatif antara satu dan lainnya. Setiap ada hak maka ada kewajiban. Demikian kutipan pendapat Abd. Haris dalam bukunya yang berjudul Etika Hamka: Konstruksi Etik Berbasis Rasional Religius hal. 103.

Apakah isi kutipan di atas juga berlaku pada wartawan? Wartawan memang punya hak dan kewajiban. Apa hak wartawan? Hak wartawan adalah memperoleh segala jenis informasi tentang publik yang kelak akan ditulis menjadi berita. Apa pula kewajiban wartawan? Kewajiban wartawan adalah menggunakan haknya untuk kebaikan dirinya dan kebaikan khalayak. Dalam implementasinya, wartawan menyiarkan berita dengan mengutamakan kepentingan khalayak dan menjaga kehormatan dirinya. Dengan demikian, hak wartawan adalah kekuasaan yang diberikan oleh media pers tempatnya bekerja. Namun, hak ini sesungguhnya berasal dari khalayak. 

Dalam praktiknya, wartawan memaknai haknya bertolak dari kesadaran batinnya. Akibatnya, dia merasa punya kekuatan untuk menembus semua hambatan dalam  memperoleh informasi publik. Kekuatan inilah yang kemudian menjadi fondasi kerjanya sehari-hari.

Persoalannya lantas, apakah hak dan kewajiban wartawan itu setara? Mengacu kepada pendapat Buya Hamka yang dikutip Abd. Haris dalam buku Etika Hamka: Konstruksi Etik Berbasis Rasional Religius, hal 104, hak lebih luas daripada kewajiban. Artinya, tidak semua informasi publik yang diperoleh wartawan wajib dilaporkan kepada khalayak. Ketika seorang narasumber minta informasi yang disampaikannya off the record,  wartawan wajib tidak menyiarkannya. Sebaliknya, ketika seorang narasumber ikhlas semua informasi dari dirinya untuk disiarkan, wartawan tidak wajib menyiarkan semuanya. Dia boleh menyiarkan hanya satu kalimat saja.

Sampai di sini, muncul pertanyaan, bagaimana sih sebenarnya pekerjaan wartawan itu? Setiap wartawan dilatih sebelum menjalani profesinya. Dia juga diawasi oleh editornya ketika menjalani profesinya. Dia tidak menyiarkan berita yang akan ditulisnya seorang diri. Dengan demikian, berita yang sampai kepada khalayak merupakan hasil kerja kolektif. Namun, kalau ada narasumber dan khalayak yang protes atau menuntut, mereka bisa menyampaikannya kepada penanggung jawab media pers bersangkutan. 

Kalau kelak memang ada kejadian seperti itu, media pers wajib “melayaninya” sesuai dengan batasan pemberitaan yang berlaku. Media pers tidak boleh mendiamkan saja protes dan tuntutan itu. Artinya, kewajiban media pers berlaku sampai pada pasca penyiaran berita.   

 Maka praktis ada kegiatan yang tidak wajib dikerjakan wartawan tetapi dia berhak mengerjakannya. Tegasnya, tidak selalu dimana ada kewajiban di sana pula ada hak wartawan. Atau sebaliknya, tidak selalu dimana ada hak di sana pula ada kewajiban wartawan. Namun, wartawan yang menjadi penanggung jawab media pers wajib “melayani” protes dan tuntutan narasumber atau khalayak.

Bertolak dari uraian singkat di atas, tentu timbul pertanyaan, apa sebenarnya kewajiban jurnalisme? Kewajiban jurnalisme adalah meyakinkan wartawan, narasumber dan khalayak bahwa jurnalisme tidak pernah melayani kebohongan dan fitnah. Kalau ada berita bohong atau fitnah, itu bukan karena jurnalismenya, melainkan karena wartawan yang tidak menjalankan hak dan kewajibannya secara proporsional.***  

Rejodani, 15 Juli 2016