Skenario Cadangan Energi Disiapkan
Jakarta, KOMPAS—Pemerintah menyiapkan
skenario cadangan energi untuk meningkatkan ketahanan energi nasional. Skenario itu disiapkan menyusul makin rendahnya harga
minyak dunia akhir-akhir ini. Cadangan operasional bahan bakar minyak akan
ditingkatkan setidaknya untuk 30 hari.
Menteri Energi dan Sumber Daya
mineral Sudirman Said mengatakan, jika harga minyak terus turun, harga bahan
bakar minyak (BBM) juga secara otomatis turun. Pemerintah sedang membicarakan
harga patokan untuk BBM seandainya harga minyak terus melemah. Harga patokan
diperkirakan Rp 6.500 per liter untuk premium.
“Jika harga patokan Rp 6.500 per
liter, sedangkan harga minyak terus melemah dan harga keekonomian di bawah
harga patokan, selisih harga tersebut akan ditabung dan disimpan oleh
Kementerian Keuangan. Laba yang didapat bisa
dimanfaatkan untuk pembangunan cadangan operasional dalam negeri,” ujar Sudirman,
Jumat (16/1), di Jakarta.
Sudirman menolak sebutan rakyat
akan menyubsidi negara seandainya ada laba yang didapat pemerintah saat menjual
BBM dengan harga Rp 6.500 per liter. Menurut dia, urusan cadangan energi bukan
urusan pemerintah sendiri. Lagi pula, kata Sudirman, seandainya ada laba, akan
dilaporkan perkembangannya kepada masyarakat secara terbuka.
Menurut Sudirman, selain
memerlukan modal finansial besar, perlu disiapkan infrastruktur penyimpanan
BBM. Tangki-tangki timbun milik badan usaha milik Negara (BUMN) yang tidak
terpakai dapat dimanfaatkan untuk menyimpan BBM. Pemerintah akan mendorong
seluruh potensi kilang penyimpanan yang ada.
“Pertamina sudah berhitung. Untuk
penambahan cadangan satu hari saja, perlu investasi Rp 1,2 triliun. Sedang
dibahas lokasi mana saja yang akan dijadikan lokasi penimbunan BBM. Menurut
rencana, dalam sebulan ke depan mulai disusun road map cadangan energi,”
kata Sudirman.
Sudirman mengatakan, program
jangka pendek meningkatkan cadangan operasional BBM di dalam negeri adalah
menjadi 30 hari. Pertamina, menurut dia, hanya mampu menyediakan cadangan
selama 18-20 hari. Namun, menurut dia, akan lebih baik jika Indonesia mampu
menaikkan cadangannya sampai 60 hari.
Sebelumnya, Dewan Energi Nasional
(DEN) merekomendasikan pemerintah memanfaatkan momentum melemahnya harga minyak
dunia. Menurut anggota DEN, Sonny Keraf, dengan harga minyak yang terus
melemah, pemerintah dapat membeli sebanyak-banyaknya untuk dijadikan cadangan
dalam negeri (Kompas, 15/1).
“Rencana ini tidak mudah
direalisasikan dalam waktu singkat. Setidaknya, kami memberikan sinyal bagi
pemerintah agar segera merencanakan penyediaan cadangan penyangga. Ini bukan
berbicara soal kebutuhan energi dalam jangka pendek, tetapi juga jangka
panjang,” ujar Sonny.
Direktur Eksekutif Indonesian
Resource Studies (IRESS) Marwan Batubara mengatakan, kekayaan alam melimpah
yang dimiliki Indonesia hendaknya tidak membuat lengah hingga pemerintah tidak
bergegas menyediakan cadangan penyangga dan cadangan strategis. Sebab, kondisi
darurat tidak melulu karena perang, tetapi juga bias bencana alam. (APO).
Demikianlah berita yang disiarkan Kompas, pada Sabtu,
17 Januari 2015. Berita tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah sedang
menyiapkan sebuah skenario untuk menciptakan ketahanan energi. Betapa mulianya
rencana pemerintah Ia sudah merencanakan membentuk cadangan BBM untuk 30 hari,
bahkan, kalau bisa untuk 60 hari.
Namun, ada
namunnnya, namun pemerintah “mengajak” masyarakat untuk terlibat dalam
penyediaan cadangan BBM itu. Pemerintah tetap menjual BBM kepada masyarakat
dengan harga patokan yang berada di atas harga keekonomian BBM. Sisa uangnya
akan ditabung oleh pemerintah untuk menyiapkan cadangan BBM.
Dengan keadaan
ini, masyarakat diajak untuk berpartisipasi dalam penyediaan cadangan BBM. Agaknya
masyarakat tidak keberatan, terutama, mereka yang memiliki nasionalisme yang
tinggi, yang ingin melihat Indonesia memiliki ketahanan energi yang kuat.
Namun, laporan tentang partisipasi masyarakat itu harus terbuka dan transparan.
Kalau tidak, masyarakat akan menganggap pemerintah memanfaatkan mereka untuk
kepentingan pemerintah saja. Tegasnya, pemerintah harus berhati-hari menerapkan
kebijakan ini. Maka kita perlu berterima kasih kepada Kompas yang telah membuka kesadaran kita tentang ketahanan energi
versi pemerintahan Joko Widodo.***
Rejodani, 31 Januari 2015
0 komentar:
Posting Komentar