Realisasi Kebijakan Maritim Perlu Dipercepat
JAKARTA, KOMPAS—Pemerintah baru berjanji akan
mengembalikan kejayaan Indonesia di laut. Presiden Joko Widodo mengajak semua
kalangan untuk bekerja keras mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai Negara
maritime. Berbagai kalangan berharap, cita-cita itu segera direalisasikan.
“Kita
juga ingin hadir di antara bangsa-bangsa dengan kehormatan, dengan martabat,
dengan harga diri. Kita ingin menjadi bangsa yang bisa menyusun peradabannya
sendiri. Bangsa besar yang kreatif yang bisa ikut menyumbangkan keluhuran bagi
peradaban global. Kita harus bekerja dengan sekeras-kerasnya untuk
mengembalikan Indonesia sebagai Negara maritime. Samudra, laut, selat, dan
teluk adalah masa depan peradaban kita. Kita telah terlalu lama memunggungi
laut, memunggungi samudra, memunggungi selat, dan teluk,” kata Presiden Joko
Widodo dalam pidato pelantikan di MPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin
(20/10).
Ia
menambahkan, kini saatnya Indonesia mengembalikan semuanya sehingga “Jalesveva
Jayamahe” (Di Laut Kita Jaya) sebagai semboyan nenek moyang agar kembali
membahana.
Menanggapi
pidato itu, Direktur PT Pelindo II Richard Joost Lino mrngatakan, kejayaan di
laut bisa dimulai antara lain melalui program tol laut. Program besar ini
menyatukan Indonesia secara ekonomi, mulai dari Aceh hingga Papua, dengan
angkutan laut sebagai tulang punggung.
“Ini
usaha untuk menghubungkan Indonesia bagian barat dengan timur melalui laut,”
kata Lino.
Dekan
Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor Arif Satria mengatakan,
langkah awal yang dinanti dari pemerintahan baru adalah menegakkan kedaulatan
maritim. Hal itu diwujudkan dengan memperjelas batas maritim, melaksanakan
gagasan tol laut, dan mendayagunakan sumber daya kelautan untuk membangun
perekonomian nasional.
Pekerjaan
rumah yang mendesak dituntaskan adalah menekan biaya logistik melalui perbaikan
infrastruktur maritim. Saat ini, biaya logistik Indonesia sekitar 24 persen dari
total produk domestik bruto (PDB), jauh lebih tinggi dibandingkan Korea Selatan
yang sebesar 16 persen dan Jepang 10 persen.
Pembenahan pelabuhan umum juga harus dipercepat. Dari 1.240
pelabuhan umum di Indonesia, baru 30 pelabuhan yang memiliki rencana induk
pelabuhan umum. Padahal, rencana induk merupakan acuan pengembangan pelabuhan.
Penyusunan tata ruang laut harus dipercepat. Undang-Undang
Kelautan yang mengoordinasikan kebijakan
terkait kelautan lintas kementerian atau lembaga harus segera diimplementasikan
melalui penyusunan aturan turunan.
Ketua
Dewan Pembina Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Riza Damanik mengatakan,
pembenahan konektivitas maritim perlu segera dibuktikan dalam agenda kebijakan
lima tahun ke depan.
Bambang Harjo, Direktur Utama PT Dharma Lautan Utama, yang
bergerak di transportasi penyeberangan mengatakan, pemerintahan Joko Widodo dan
Jusuf Kalla harus bergerak cepat membenahi industri maritim untuk mendukung
visi memperkuat sektor kemaritiman.
“Industri maritim hanya dapat tumbuh jika pemerintah
menghapuskan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10 persen dan bea masuk yang
nilainya juga 10 persen,” ujar Bambang.
Secara terpisah, anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat,
Michael Wattimena, mengatakan, pemerintahan Presiden Joko Widodo harus lebih
banyak membangun infrastruktur dan sarana transportasi kelautan untuk mendukung
terwujudnya kejayaan maritim nasional. (A12/ARN/LKT/RYO).
Demikian berita yang disiarkan Kompas,
Selasa, 21 Oktober 2014. Berita ini
membawa pesan yang sangat jelas: laut merupakan masa depan kejayaan Indonesia.
Namun, tentu saja tidak mudah mencapai kejayaan itu. Di samping harus
mempercepat realisasi kebijakan maritim, pemerintah juga perlu mendorong
partisipasi banyak pihak untuk mencapainya.
Momentum
bagi kejayaan maritim nasional memang sudah datang. Ia harus disertai oleh
pengembangan infrastruktur dan transportasi sarana kelautan. Ia juga perlu
diikuti oleh kesadaran tentang pentingnya laut bagi kehidupan bangsa Indonesia.
Untuk menumbuhkan kesadaran itu, pemerintah perlu mengingatkan masyarakat
tentang sejarah keberhasilan yang pernah diukir oleh nenek moyang kita dulu.
Tetapi,
selain usul yang realistis itu, agaknya media perlu juga meningkatkan jumlah
berita yang berkaitan dengan kemaritiman. Dengan peningkatan itu, kita berharap
kepekaan khalayak meningkat tentang dimulainya lagi era kejayaan maritim.
Sebagai langkah awal, tentu saja berita yang disiarkan Kompas ini sudah memadai.***
Rejodani,
1 November 2014
0 komentar:
Posting Komentar