Batas Jurnalisme

Kita pernah mendengar pendapat bahwa jurnalisme merupakan bentuk ekspresi (Baca: Tugas Jurnalisme dalam blog ini). Namun, ekspresi itu bukan hasil olah rasa wartawan. Ia bukan pula hasil pengembaraan imajinasi wartawan. Ia adalah hasil olah pikir wartawan berdasarkan fakta yang ditemuinya menggunakan logika jurnalisme.

Dengan demikian, ekspresi itu tidak terbatas. Ia bisa menyangkut apa saja. Ia juga mengangkut apa saja. Namun, kebiasaan menunjukkan bahwa ekspresi itu berurusan dengan kepentingan orang banyak. Artinya, jurnalisme hanya berurusan dengan fakta tentang orang banyak. Inilah yang kemudian disebut sebagai batas jurnalisme itu.

Sampai di sini muncul masalah, siapa sebenarnya yang layak menjadi aktor dalam berita tentang orang banyak itu? Jawabannya tegas, semua pihak yang mengurusi, mengelola dan yang mewakili orang banyak. Misalnya pejabat publik (mulai dari kepala-kepala kantor, bupati, walikota, gubernur, direktur jenderal, menteri hingga presiden), public figure (artis, seniman, dan sastrawan) hingga tokoh publik (mulai dari pendamping rakyat miskin, penggagas komunitas peduli lingkungan sampai tokoh oposisi). Namun, kepada semua aktor itu harus ditanyakan dan dikonfirmasikan tentang apa yang telah mereka lakukan untuk mengutamakan kepentingan orang banyak.

Dengan sendirinya wartawan harus peduli dengan kepentingan orang banyak. Mereka harus mengenal persis kehidupan orang banyak. Mereka perlu merasakan apa yang dirasakan orang banyak. Mereka, bahkan, perlu memiliki kesadaran tentang penderitaan orang banyak. Tegasnya, mereka menjadi “bagian” dari orang banyak.

Ketika menjadi “bagian” dari orang banyak inilah wartawan membangun rasa pengabdiannya kepada orang banyak. Ketika pengabdian itu sudah terbangun, tanpa sadar mereka akan berusaha memajukan dan mensejahterakan orang banyak lewat informasi. Informasi ini yang mereka “buru” dari aktor dan narasumber yang kelak mereka sampaikan kepada orang banyak lewat media pers.

Lalu, bolehkah wartawan mengumpulkan informasi tersebut dari media online? Dalam ungkapan yang lain: apakah wartawan menulis berita dengan merajut informasi yang mereka peroleh dari berbagai media, termasuk media online, ataukah harus mengumpulkan fakta langsung ke lapangan? Kaum objektif akan mengatakan, berita adalah berita. Sepanjang penulisan berita dilakukan bertolak dari kemampuan jurnalisme yang tinggi dan dipandu oleh etika jurnalistik, tidak ada masalah. Namun, kaum subjektif akan menyangkal pendapat ini. Mereka akan mengatakan bahwa wartawan harus mencari sendiri fakta ke lapangan. Mereka tidak boleh egois: mencari yang enaknya saja. Mereka tidak boleh mereduksi hasil karya wartawan lain.

Maka, terjadilah perdebatan. Lama-kelamaan perdebatan itu berkembang menjadi perdebatan klasik yang bagi masyarakat awam cukup memusingkan. Untuk menyelesaikan perdebatan ini, agaknya wartawan perlu melihat wacana yang berkembangan dalam masyarakat. Kalau masyarakat tidak keberatan  dengan pendapat kaum objektif, wartawan mengikutinya. Bukankah berita itu diorientasikan untuk mengutamakan kepentingan masyarakat?***  

Rejodani, 15 Agustus 2014